Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2021

Naufal, Jihad (2022) Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2021. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (Bab VI Penutup) BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (63kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (Skripsi Full Text) Full Text - Skripsi_Naufal Jihad.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Politisasi Birokrasi merupakan fenomena yang sangat erat kaitannya dengan tantangan perwujudan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, karena politisasi birokrasi merupakan suatu kepentingan yang berpengaruh buruk bagi pelaksana birokrasi di pemerintahan. Kota Padang menjadi salah satu daerah yang memiliki indikasi adanya politisasi birokrasi yang dilakukan oleh kepala daerah, tepatnya pada pelaksanaan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Padang tahun 2021. Adanya pelanggaran mekanisme mutasi jabatan yang dilakukan oleh Walikota Padang, kemudian mendapat teguran dari pihak KASN. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kepentingan kepala daerah dalam melakukan politisasi birokrasi pada pelaksanaan mutasi pejabat birokrasi (jabatan pimpinan tinggi) di lingkungan pemerintahan Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori yang digunakan berangkat dari pemikiran Barbara Geddes tentang politisasi birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Walikota Padang terhadap birokrasi adalah menginginkan mesin birokrasi yang loyal, dan berhubungan dengan agenda mempertahankan kekuasaan untuk Pemilukada tahun 2024. Pelanggaran yang dilakukan pada pelaksanaan mutasi jabatan menjadi satu faktor lainnya yang membuktikan walikota melakukan politisasi birokrasi.

Actions (login required)

View Item