ASAS DAPAT DILAKSANAKAN DALAM PENGATURAN SYARAT CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Ibnu Khalid, Amal (2022) ASAS DAPAT DILAKSANAKAN DALAM PENGATURAN SYARAT CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (349kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pencalonan jalur perseorangan merupakan bentuk demokratisasi dalam sistem kepemiluan Indonesia pasca reformasi. Calon perseorangan dapat maju ke dalam kontestasi pilkada dengan cara mengumpulkan syarat dukungan minimum dari daftar pemilih tetap (DPT) dengan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Persentase syarat dukungan minimum dalam undang-undang teranyar ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan regulasi pilkada sebelumnya dinilai memberatkan Bakal Calon Perseorangan yang hendak maju alhasil banyak dari mereka yang kandas oleh sebab syarat-syarat yang sulit terpenuhi. Terjadinya tren penurunan jumlah calon perseorangan dalam pilkada mengidentifikasikan bahwa pengaturan syarat dukungan minimum tersebut sesungguhnya bertentangan dengan prinsip perlakuan hak yang sama di depan hukum dan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : Pertama, bagaimana pengaturan syarat dukungan bagi calon perseorangan dalam rangka asas dapat dilaksanakan. Kedua, pengaturan syarat dukungan yang ideal bagi calon perseorangan. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pengaturan syarat calon perseorangan dalam rangka asas dapat dilaksanakan itu tidak hanya sekadar diukur dari keterlaksanaan pemilu itu saja tetapi sejauh mana norma yang mengatur pembatasan calon perseorangan itu bisa mencapai tujuan yaitu terlaksananya proses pilkada yang demokratis. Berikutnya pengaturan syarat dukungan yang ideal bagi calon perseorangan dapat diukur dari terpenuhi atau tidaknya asas-asas yang ada dalam Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Idealnya syarat dukungan minimum bagi calon perseorangan itu dibuat proporsional sebagaimana syarat yang dibebankan kepada partai politik. Sementara itu, asas dapat dilaksanakan tidaklah hanya diukur dari terlaksananya pilkada itu saja tetapi juga mesti mempertimbangkan kemudahan orang dalam melaksanakan, baik dari segi jangka waktu pelaksanaan verifikasi, jumlah verifikator yang memadai, serta mekanisme lain dalam menjumpai pendukung calon. Kata Kunci : Asas Dapat Dilaksanakan, Calon Perseorangan, Pilkada

Actions (login required)

View Item