PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Teddy, Sutari (2014) PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) 201412240212th_skripsi teddy.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Bentuk komitmen Indonesia terhadap penghormatan hak-hak perempuan juga diwujudkan dengan meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pentingnya pemenuhan keterwakilan perempuan 30 persen juga terdokumentasi dalam target Millenium Development Goals (MDGs).7Mestinya momentum Pemilu 2014 bisa menjadikan sarana untuk mewujudkan target pemenuhan keterwakilan perempuan 30 persen. Khususnya di parlemen. Komitmen itu dicederai parpol di DPR yang menolak dan mengganggap keterwakilan perempuan dalam peraturan KPU dilihat tindakan melanggar undang-undang. Alasan DPR bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang tidak menyebut sanksi kepada partai yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen dalam daftar caleg, jelas telah melawan kehendak publik dan dunia dalam memenuhi komitmen pemenuhan keterwakilan perempuan. Sanksi yang diberikan bisa memotivasi parpol untuk memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen. Karena dalam pemilu lalu, tidak seluruhparpol mampu memenuhi kuota perempuan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, jika ketentuan itu tidak terpenuhi, maka parpol tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada dapil bersangkutan. Konsekuensinya, parpol tak bisa ditetapkan sebagai salah satu peserta pemilu untuk dapil tersebut.

Actions (login required)

View Item