EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 2/PUU–XIX/2021 (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang

Vonny, Sri Elmi (2022) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 2/PUU–XIX/2021 (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I Pendauluan.pdf - Published Version Download (524kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (172kB)
	Text (Tesis Fulltext) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 2/PUU– XIX/2021 (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang) (Vonny Sri Elmi, BP: 1820122013, Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 103 hlm, 2022) ABSTRAK Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebuttetap dalam penguasaan pemilik benda.Jaminan fidusia sering digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan kredit.PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang menyalurkan pinjaman dengansistem fidusia.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menimbulkan beberapa permasalahan. Mahkamah Konstitusi menolak pengujian kembali Pasal 15 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2).Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PPU-XIX/2021 menegaskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri hanya sebuah alternatif.Dalam penulisan tesis ini, yang menjadi permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PPU-XIX/2021di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang?2) Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PPU-XIX/2021di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang?Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan melakukan wawancara, studi dokumen, dan dianalisis secara kualitatif, dengan menjabarkannya dalam penulisan deskriptif.Putusan MKNomor 2/PPU-XIX/2021 hanya penegasan saja dari Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.Putusan ini mengubah pengaturan mengenai cidera janji atau wanprestasi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang telah menerapkan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang di atur dalam Putusan MK Nomor 2/PPU-XIX/2021.Terdapat 1 (satu) perkara wanprestasi, dan PT. Pegadaian telah melakukan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadilan Agama Padang.Pada pelaksanaan eksekusi ini terdapat kendalayaitu memerlukan waktu lama, memberikan celah pada debitur untuk mengulur waktu, nilai benda objek jaminan fidusia menyusut, serta membutuhkan biaya yang besar. Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Eksekusi, Fidusia

Actions (login required)

View Item