PENERAPAN KAPABILITAS DYNAMIC GOVERNANCE DI MASA PANDEMI DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020

Muhammad, Ichsan (2022) PENERAPAN KAPABILITAS DYNAMIC GOVERNANCE DI MASA PANDEMI DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA APBD KOTA PADANG TAHUN 2020. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover - Abstrak.pdf - Published Version Download (516kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text (Bab 6 Penutup) Bab 6 Penutup.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Padang merupakan suatu kebijakan yang bersumber dari dana APBD. Namun pada proses pelaksanaannya ditemukan ketidaktepat sasaran penerima BLT tersebut. Konsep kapabilitas dynamic governance cocok untuk meninjau ulang bagaimana dana bantuan langsung tunai ini disebarkan kepada masyarakat. Rumusan masalah yang peneliti angkat adalah bagaimana pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Padang ditinjau dari kapabilitas dynamic governance agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat tersalurkan kepada yang layak menerima bantuan tersebut. Tujuan penelitian ini menjelaskan penerapan kapabilitas dynamic governance dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Padang pada masa pandemi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunaakan teori kapabilitas dynamic governance. Hasil temuan peneliti bahwa penerapan kapabilitas dynamic governance sudah berjalan baik, namun masih ditemukannya lembaga terkait yang belum menerapakan kapabilitas dynamic governance, hal ini dibuktikan dengan : Pertama, Pemerintahan Kota Padang terus melakukan pengkajian kebijakan untuk meringankan masyarakat di masa pandemi; Kedua, ditemukannya pihak kelurahan yang mengembalikan BLT tersebut kepada Dinas Sosial dan ditemukan juga kelurahan yang tidak menjalankan sesuai dengan SOP; Ketiga, Pemerintahan telah melakukan transformasi dalam hal pendataan penerima BLT dari yang secara manual menjadi yang menggunakan teknologi.

Actions (login required)

View Item