PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN Studi Putusan Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Adek, Maiyuza (2022) PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN Studi Putusan Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (412kB)
	Text (Bab VI Kesimpulan) BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (115kB)
	Text (Tesis Full) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA NARKOTIKA PADA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN Studi Putusan Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn (Adek Maiyuza, 2020112024, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 112 halaman, 2022) ABSTRAK Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) diatur tentang ketentuan pidana dengan ancaman minimum khusus dengaan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Namun dalam prakteknya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sementara Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ancaman minimalnya adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah konsepsi pemidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia, apakah pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif dengan sumber data sekunder. Konsepsi pemidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia, menganut teori pemidanaan gabungan yaitu penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara narkotika pada Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn adalah Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun hanya untuk dipakai sendiri, dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Konsekuensinya bagi hakim tidak ada karena hakim diberikan wewenang untuk menciptakan hukum baru, guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Konsekuensi bagi Penuntut Umum adalah Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum, sedangkan bagi terdakwa adalah tertundanya kepastian hukum. Kata kunci: Putusan Hakim, Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus, Narkotika. CRIMINAL SENTENCE ON SPECIAL MINIMUM THREATS IN NARCOTICS CRIME AT THE PARIAMAN DISTRICT COURT Study Case of Judge's Decision Number 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn (Adek Maiyuza, 2020112024, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 112 pages, 2022) ABSTRACT Narcotics crime in society heading to increase by quantitative and qualitative and so then on Act No 35 year 2009 which is regulate on narcotics crime had been set the minimum sentences that have purposes to give the deterrents effect. In point of fact, Panels of Judges in Pariamans District Court had been sentences the defendant by verdict number 114/pid.sus/2020/PN lower than it should be. Defendant has been proven against article number 112 verse 1 of Narcotics crime Act, and sentences for 2 years. Meanwhile the amount of sentences on the Articles it should be 4 years. The focus problems on This research is constructions to impose the sentences on narcotics crime in Indonesia and how the judges considerations to give sentences lower than it should be and the consequences. This research based on normative legal research by descriptive analyses with secondary data sources. The constructions of criminalizing the narcotics crime in Indonesia based on the combined theory of punishment, which is means that gave sentences to defendant is held to avenge the crime also intended to corrected the defendant so they can came back and blend to the society. The based considerations of the judges to gave sentences lower than the charge on the article in the Pariaman's District Court Number 114/pid.sus/2020/PN Pmn is the defendant has been proven using the narcotics type 1 by himself, and Revers to Circular Letter of the Supreme Court Number 03 of 2015 concerning the Enforcement of the Formulas of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of 2015 as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court. This final sentences has no consequences to the judge because judges has right to create new Law's in order to fill legal-voids as well as to adjust the provision of the law to be appropriate with the development of values in the society. The consequences for the prosecuting attorney is giving legal effort and delay legal-certainty for the defendant. Keywords: Judge’s Decision, Criminal Sentence on Special Minimum Threats, Narcotics.

Actions (login required)

View Item