DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs)

Feza, Khairani (2022) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (415kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Anak merupakan masa depan sebuah bangsa sehingga anak perlu dilindungi. Saat ini marak terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah persetubuhan baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak itu sendiri. Hukum harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku agar dapat memberikan efek jera sehingga perbuatan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs dan bagaimana Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs ditinjau dari tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk memperoleh data primer dengan penelitian melakukan wawancara dengan responden yaitu Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Di samping itu juga dilakukan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka hukum untuk mendapatkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa dilihat dari segi yuridis masih belum terpenuhi. Disebabkan jaksa penuntut umum tidak menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, padahal saat tindak pidana terjadi undang-undang tersebut sudah berlaku. Sehingga hal ini menyebabkan undang-undang yang bisa didakwakan kepada terdakwa tidak bisa digunakan. Seharusnya dakwaan yang digunakan jika menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2016 adalah Pasal 81 ayat (5) karena korban lebih dari 1 (satu) orang juncto dengan Pasal 81 ayat (7) agar berlakunya kebiri kimia bagi terdakwa. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs juga belum memenuhi tujuan pemidanaan yaitu teori pembalasan dan general detterence. Meskipun terdakwa sudah dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun dan merupakan hukuman minimum dari pasal yang didakwakan, namun hukuman masih belum memenuhi beberapa tujuan pemidanaan. Diharapkan jaksa penuntut umum lebih teliti dalam merumuskan pasal yang akan didakwakan sehingga putusan yang dijatuhi oleh hakim dapat memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya dan diharapkan dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia terutama hakim bisa menjamin terpenuhinya tujuan pemidanaan. Kata Kunci : Dasar pertimbangan hakim, anak, persetubuhan, tindak pidana , perlindungan anak.

Actions (login required)

View Item