DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020

Thaher, Tanti (2022) DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK (1).pdf - Published Version Download (314kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (486kB)
	Text (Bab Akhir/Kesimpulan) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (183kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (345kB)
	Text (Tesis Full) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020 Tanti Thaher, SH., 2020112025, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 146 Halaman, Tahun 2022, Pembimbing: Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH., dan Dr. Fadillah Sabri SH., MH. Abstrak Sampai saat ini penjatuhan sanksi pidana masih dipandang sebagai solusi terbaik untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, tidak terkecuali terhadap para pelaku “anak yang berkonflik dengan hukum” (ABH). Dilihat dari beberapa segi, penjatuhan sanksi pidana tersebut terkadang tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang memadai. Termasuk juga adanya penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim, yang dikenal dengan istilah disparitas pemidanaan (disparity of sentencing), sebagai salah satu bentuk perwujudan dari diskresi melalui independensi yang dimiliki oleh hakim saat mengadili dan menangani suatu perkara. Adanya disparitas pemidanaan membawa problematika tersendiri dalam penegakkan hukum di Indonesia. Sebagaimana pada kasus perkara penganiayaan yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang Tahun 2019, diketahui bahwa satu orang dari tujuh belas orang anak pelaku yang diadili dijatuhi pidana penjara (meskipun memiliki peran yang paling kecil/ringan), sementara enam belas orang anak lainnya dijatuhi pidana bersyarat/percobaan, padahal mereka memiliki peranan yang jauh lebih signifikan sehingga menyebabkan anak korban meninggal dunia. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa dokumen terkait perkara anak dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas pemidanaan dan akibat hukum yang timbul khususnya bagi anak (pelaku). Ditemukan bahwa selain karena faktor subjektif hakim yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan ketidaktelitian hakim dalam memeriksa perkara, tidak diimplementasikannya SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan oleh Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung juga turut menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara dimaksud. Dampak negatif dari penerapan disparitas pidana bagi terpidana adalah munculnya rasa diperlakukan tidak adil oleh hakim, sementara masyarakat secara luas memunculkan kecemburuan sosial dari masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Diharapkan pengawasan terhadap penerapan SEMA No. 7 Tahun 2012 dapat lebih dimaksimalkan sehingga dapat mencegah terjadinya disparitas pidana yang merugikan terdakwa dikemudian hari. Kata Kunci: Disparitas pemidanaan, Diskresi Hakim dan Asas Kebebasan Hakim DISPARITY OF SENTENCING IN VIOLENT CRIM

Actions (login required)

View Item