IMPLEMENTASI PEMBATALAN PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN

Nando, Arilma Putra (2022) IMPLEMENTASI PEMBATALAN PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Abstrak dan Cover) Abstrak dan Cover.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (869kB)

Abstract

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambaNya di dunia ini menjadi tenteram.Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi pembatalan perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pariaman? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi pembatalan perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pariaman?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosioloigis yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat,. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Dalam pelaksanaan nya pembatalan perkawinan terdapat berbagai kendala baik dari segi kesiapan para pihak dalam menghadapi pernikahan dan perceraian, pembekalan bimbingan pra nikah yang kurang intensif dan hanya dianggap sebagai salah satu legalitas dalam administrasi pendaftaran pernikahan, hingga ketidakhadiran pihak termohon dalam persidangan pembatalan perkawinan membuat implementasi dari pembatalan perkawinan sedikit terganggu, bahkan pengetahuan masyarakat dalam hal pembatalan perkawinan pun terbilang cukup rendah dan berakibat dalam hal pelaksanaan nya.

Actions (login required)

View Item