Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Natania, Imrani (2022) Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER) COVER TUGAS AKHIR Natania Imrani 1900542080.pdf - Published Version Download (42kB)
	Text (BAB I) BAB 1 TA Natania Imrani 1900542080.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (BAB V) BAB 5 Natania Imrani 1900542080.pdf - Published Version Download (162kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA TA Natania Imrani 1900542080.pdf - Published Version Download (94kB)
	Text (TUGAS AKHIR FULL) Tugas Akhir Full Natania Imrani 1900542080.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia adalah negara yang menjalankan asas desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dengan adanya asas desentralisasi maka muncul otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 yang membahas Pemerintah Daerah. Bahwa otonomi daerah yaitu dengan menyerahkan sebagian kekuasaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan ini dilaksanakan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, dan mengelola keuangan secara efisien dan efektif yang sesuai dengan prinsip good governance untuk dapat mewujudkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat bisa melihat posisi keuangan daerah dan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Untuk mewujudkan prinsip good governance diperlukan pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik, transparan, dan profesional. Proses pengelolaan keuangan merupakan suatu aktivitas yang penting untuk mencapai tujuan dari pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan yang baik dibuktikan dengan kualitas hasil pemeriksaan yang baik atas laporan keuangan daerah setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat belum dapat dilakukan dengan maksimal, karena sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang menjadi penghambat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.

Actions (login required)

View Item