PROSES PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF INDEPENDENSI HAKIM

M. Adib, Abib (2022) PROSES PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF INDEPENDENSI HAKIM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (164kB)
	Text (BAb I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (BAb IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftyar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (970kB)

Abstract

ABSTRAK Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, sudah semestinya hakim-hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bertugas dalam keadaan yang independen/merdeka dan terbebas dari segala bentuk pengaruh dan tekanan. Namun karena adanya keterlibatan dari lembaga negara yang sarat akan kepentingan politik dalam proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi seperti Presiden dan DPR ada kekhawatiran bahwa hakim-hakim tersebut tidak lagi independen, sehingga perlu pengkajian lebih lanjut bagaimana independensi dari hakim-hakim tersebut. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini pertama, Bagaimana pengaturan pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi. Kedua, Bagaimana proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi ditinjau dari perspektif independensi hakim. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini pertama, mengetahui pengaturan pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi. Kedua, mengetahui proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi ditinjau dari perspektif independensi hakim. Jenis penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Jenis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil pembahasan permasalahan menjelaskan bahwa pertama, memang didapatkan adanya keterlibatan yang begitu aktif dari beberapa lembaga negara yang sarat akan kepentingan politik seperti Presiden dan DPR, hal ini dapat di lihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, Dari hasil analisis terhadap beberapa putusan MA dan MK ternyata tidak ditemukan bukti kuat yang mengindikasikan adanya keberpihakkan oleh hakim pada MA dan MK terhadap Presiden dan DPR, dengan kata lain hakim pada MA dan MK masih terjaga independensinya. Kata kunci: Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Independensi Hakim.

Actions (login required)

View Item