SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM MASYARAKAT ADAT NAGARI SIMAWANG, KABUPATEN TANAH DATAR

Muhammad Khair, Ridwan (2022) SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM MASYARAKAT ADAT NAGARI SIMAWANG, KABUPATEN TANAH DATAR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text (BAb I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sekarang ini laju perekonomian yang begitu cepat sehingga mendorong orang untuk berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut berdampak pada masyarakat Minangkabau untuk berorientasi merantau untuk memenuhi kebutuhan dan merubah nasib mereka. Seperti di Nagari Simawang banyak masyarakat yang dominan berotientasi pergi merantau ke kota untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kecenderung tanah pusaka tinggi di Minangkabau tidak dikelola sebagaimana mestinya, bahkan secara tidak langsung melainkan kewajibannya atas hak atas tanah yang berpotensi menimbulkan sengketa mengenai tanah Ulayat. Berdasarkan uraian hipotesis tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. bagaimana bentuk sengketa tanah ulayat kaum di ranah kerapatan adat nagari simmawang. 2. Bagaimana dampak perbuatan melawan hukum pada Penguasaan tanah ulayat kaum, terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di nagari Simawang. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang mengambil sumber data dari penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Sengketa tanah ulayat yang terjadi di nagari Simawang tidak terlepas dari perbuatan melawan hukum oleh masyarat adat pada tanah ulayat kaumnya. Perbuatan melawan hukum pada tanah ulayat kaum di nagari Simawang selain berdampak lansung dalam penyelesaian sengketa dan juga menyebabkan potensi terhadap perbuatan melawan hukum lainya terhadap pengusaan hak atas tanah ulayat di Nagari Simawang. Paparan kesimpilan penulis membuktikan perlunya sosialisasi melalui perangkat nagari termasuk KAN dan tokok terkemuka adat, mengenai pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Repuplik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terutama bagi masyarakat adat Minangkabau pada saat sekarang, dikarenakan faktor eksternal yang secara tidak lansung merubah pola hidup masyarakat apalagi sistem masyarakat yang matrilineal ini sangat rumit apabila terjadi masalah. Kata Kunci: Sengketa, Tanah Ulayat Kaum, Masyarakat Adat, Perbuatan Melawan Hukum

Actions (login required)

View Item