”POLITIK HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Hafizha Leona, Setiawan (2022) ”POLITIK HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (280kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (345kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Skrpsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (936kB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi yang terus menerus telah menyebabkan perubahan sosial yang begitu cepat. Teknologi informasi pada saat ini bagi pedang bermata dua, selain memberikan selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Pemerintah kemudian membuat Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum yang sah serta mengikat. Undang-undang ITE dalam perkembangannya mengalami perubahan terhadap beberapa pasal serta penambahan yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dalam penerapannya masih terdapat masalah karena ketidakjelasan politik hukum pidana yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah : Pertama, perbedaan ketentuan pidana dalam UU ITE 2008, UU ITE 2016, dan RUU ITE 2021. Kedua, hal-hal prinsip yang membedakan antara UU ITE 2008, UU ITE 2016, dan RUU ITE 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan peneleitian yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan politik hukum pidana yang hendak dicapai dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mengatur ketentuan dan prinsip yang diatur dalam Undang-undang ITE dengan lebih spesifik dan secara detail agar tidak terjadinya multitafsir dalam penerapannya Undang-undang ITE ini. Kata kunci : Politik Hukum Pidana, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Actions (login required)

View Item