AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 554/Pdt/2019/PTMDN TERHADAP KEAGENAN MINYAK TANAH NIAP: 11.4.100

Syariah Dalimunthe, Ummi (2022) AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 554/Pdt/2019/PTMDN TERHADAP KEAGENAN MINYAK TANAH NIAP: 11.4.100. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (535kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (609kB)
	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (509kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (439kB)
	Text (TESIS FULL) PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 554/Pdt/2019/PTMDN TERHADAP KEAGENAN MINYAK TANAH NIAP: 11.4.100 Ummi Syariah Dalimunthe, SH (Dibawah bimbingan: Dr. Dahlil Marjon, SH.,MH dan Dr. Yasniwati, SH.,MH) ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang aquo, sebagai peradilan tingkat banding, pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama. Agen minyak tanah adalah perseroan terbatas, koperasi, badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyaluran minyak tanah kepada pangkalan minyak tanah untuk konsumen rumah tangga dan usaha kecil. Kasus sengketa keagenan minyak tanah perkara Nomor: 554/Pdt/2019/PTMDN, yaitu keagenan minyak tanah dengan Niap 11.1.100 yang dikonversi menjadi Niap 11.4.100 kemudian dikonversi menjadi CV Deras Gas dan dikonversi menjadi PT Amora Deras Gas. Munculnya perselisihan dalam suatu obyek perkara disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum.Penemuan Hukum disini adalah pemahaman pendirian hakim dalam memainkan peran penting sebagai upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan. Teori Pertimbangan Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Sistem ini membawa manfaat bagi kepastian hukum dari hakim terhadap hak-hak masyarakat. Berdasarkan hal ini apabila ditelaah dari ketentuan hukum atau perbuatan hukum perdata, hubungan hukum anatar direksi, komisiaris, dan tergugat lainnya dengan penggugat dalam hal keagenan minyak tanah erat kaitannya dengan timbulnya kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Kata Kunci: Putusan, Pengadilan Tinggi, keagenan Minyak Tanah

Actions (login required)

View Item