Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Di pengadilan Negeri Padang (Studi Pada Kasus No.25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pdg

Rika, Triwahyuni (2022) Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Di pengadilan Negeri Padang (Studi Pada Kasus No.25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pdg. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) sampul dan abstrak.pdf - Published Version Download (62kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (88kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (52kB)
	Text (daftar pustaka) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (431kB)
	Text (skripsi fulltext) Skripsi Mahasiswa Rika Triwahyuni.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDSTRIAL DI PENGADILAN NEGERI PADANG (STUDI PADA KASUS No. 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pdg) (Rika Triwahyuni, 1810112143, 64 halaman, Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022) Pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial merupakan ranah dari hukum acara perdata. Pasal 57 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjelaskan bahwa Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memilki kekuatan hukum tetap tersebut harus dilaksanakan bagi pihak yang dinyatakan kalah dipengadilan. Jika pihak yang diperintahkan tidak melaskanakan putusan tersebut maka diperlukan upaya paksa (eksekusi). Eksekusi dijelaskan dalam pasal 225 Herzine Inlandsc Regelement yakni pihak dimenangkan dalam putusan hakim boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan pertolongan ketua pengadilan, baik surat/ putusan supaya kepentingan dapat terpenuhi. Namun fakta dilapangan eksekusi terhadap putusan pengadilan terdapat banyak kendala seperti putusan terlambat untuk dilaksanakan, atau bahkan putusan pengadilan tidak dilaksanakan sama sekali atau tidak ada itikad baik pihak yang kalah dalam persidangan. Seperti pada kasus No. 25/Pdt.Sus- PHI/2019/PN Pdg eksekusi hanya dapat telaksana hanya sampai Aanmaning. Tidak ada kejelasan tindak lanjut dari amar putusan yakni pembayaran sejumlah uang kepada pihak penggugat atau pihak yang menang dalam persidangan. Tergugat seakan tidak acuh dengan keajibannya dalam kewajibannya untuk membayarkan sejumlah uang untuk pata penggugat. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Padang kelas 1A? 2)Apa kendala penyebab terhambatnya eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, dan pada penelitian ini bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan akan diperoleh kesimpulan: 1)Proses Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Padang yakni: Putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap; Diberitakan kepada para pihak; permohonan kasasi bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tingkat pertama; Pelaksanaan putusan pengadilan baru dapat dijalankan setelah masa tenggang Peringatan yang diberikan dilampaui; Pelaksanaan Sita Eksekusi (executorial Beslag); penetapan harga barang yang akan dilelang; Pelelangan barang hasil sita eksekusi 2)Hambatan yang menjadi kendala dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 25/Pdt. Sus- PHI/2019/PN PDG; Tidak ada itikat baik termohon dalam pelaksanaaan eksekusi; Penggugat tidak mampu menunjukkan aset tergugat; Biaya eksekusi yang dibebankan terhadap pihak penggugat; pengadilan bersifat menunggu. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Perselisihan Hubungan Industrial, Eksekusi

Actions (login required)

View Item