Pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Pengawas Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Prodvinsi Sumatera Barat pada Pelaku Usaha Makanan di Kota Padang

Nidya, Anjes (2022) Pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Pengawas Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Prodvinsi Sumatera Barat pada Pelaku Usaha Makanan di Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (626kB)
	Text (Bab IV) Bab IV Penutup.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (386kB)
	Text Skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam memberikan jaminan serta kepastian hukum atas kehalalan produk kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beraga islam, maka pemerintah menerbitkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Setelah dikeluarkannya UUJPH maka kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha dari secara sukerela (voluntary) berubah menjadi wajib (mandatory).namun masih banyak ditemukan pelaku usaha yang belum bersertifikat halal. Disamping itu di Indonesia khususnya di Kota Padang yang merupakan kota wisata halal, sudah banyak ditemukan pelaku usaha makanan yang menjamur seiring dengan perkembangan teknologi pangan sehingga perlu dilaksanakan pengawasan terhadap JPH agar tidak terjadi pelanggaran atas JPH. Berdasarkan UUJPH yang berwenang mengawasi JPH adalah BPJPH(Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal), BPJPH dapat mengawasi secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemda, kementrian/Lembaga terkait. Karna BPJPH belum terbentuk didaerah maka kewenangan mengawasi JPH didelegasikan kepada pengawas JPH yang ada di kemenag Provinsi Sumbar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Pengawas JPH kementrian Agama Provinsi Sumbar pada Pelaku Usaha Makanan di Kota Padang, serta bagaimana tindak lanjut pengawasan JPH oleh pengawas JPH Kemenag Sumbar kepada pelaku usaha makanan di Kota Padang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang data pokok diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan responden, pengawas JPH di Kemenag Sumbar dan juga pengawas yang ada di BPJPH pusat. Disamping itu juga dilakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan JPH oleh pengawas JPH Kemenag Sumbar pada pelaku usaha makanan di Kota Padang belum berjalan sesuai undang-undang, salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan minimnya sdm yang ada disamping itu masih dibutuhkan sosialisasi secara terus menerus baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Untuk tindak lanjut pengawasan dilakukan Ketika adanya laporan atau temuan, namun sampai saat ini belum ada laporan yang masuk terkait pelanggaran terhadap JPH ke kantor Kemenag Sumbar.

Actions (login required)

View Item