IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS

Silvya, Pramunesa Bondes (2022) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER After Semhas(1).pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (Bab I) BAB 1.pdf - Published Version Download (362kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (136kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA TESIS REVISI.pdf - Published Version Download (199kB)
	Text (Tesis Full) TESIS CIPI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

IMPLIKASI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS (Silvya Pramunesa Bondes, 1920123013, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022) ABSTRAK Bermula dari pengajuan Judicial Riview oleh Persatuan Jaksa Indonesia sebagai pemohon I, dan pemohon II, III, IV, V yang merupakan jaksa dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) yang menjadi permohonan pengujian materi kepada Makamah Konstitusi. Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 66 ayat (1) dalam hal ini terkait dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, ataupun pemanggilan Notaris, telah menghilangkan hak konstitusional dalam proses penegakan hukum. Sebelum perubahan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, juga telah ada Putusan Nomor 49/PUU- X/2014 yang mengabulkan dihapuskannya Pasal 66 ayat (1) mengenai Persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam hal pemanggilan Notaris. Namun, Pasca perubahan Undang-Undang tersebut, kembali memunculkan frasa “dengan persetujuan” akan tetapi menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang menjadi permasalahan, karena putusan setelahnya di tolak oleh Makamah Konstitusi. Sehingga penelitian ini mengangkat masalah: 1) Bagaimanakah petimbangan hukum Makamah Konstitusi terkait Putusan Makamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 mengenai Pasal 66 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? 2) Bagaimanakah implikasi Putusan Makamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap perlindungan hukum bagi jabatan Notaris? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Bahwa pertimbangan hakim Makamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan, amar putusan menyatakan bahwa permohonan Pemohon I, III, IV, V tidak dapat diterima dan menolah Permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya. 2) Putusan Makamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki akibat hukum terhadap undang-undang tersebut, namun berimplikasi kepada penegak hukum yang keberatan dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci: Implikasi, Notaris, Makamah Konstitusi, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item