Utami Dinda, Verdilla (2021) PENERAPAN ASAS PEMBENTUKAN DAN ASAS MATERI MUATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (340kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (110kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan berbagai penolakan di tengah masyarakat karena dinilai tidak mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan latar belakang ini, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu pertama, Bagaimana penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja? kedua, Bagaimana penerapan asas materi muatan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menggunakan kajian kepustakaan dengan dukungan data sekunder berupa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Beberapa pasal kontroversial juga ditemukan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak mencerminkan asas materi muatan yaitu asas kemanusiaan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Adapun saran yang diberikan oleh penulis diantaranya, perlu adanya pembaharuan hukum terhadap penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar pasal-pasal tersusun dengan rapi sehingga pemahaman dalam membaca rumusan lebih mudah. Peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan karena asas keterbukaan digunakan untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 27 May 2022 02:11 |
Last Modified: | 27 May 2022 02:11 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/104817 |
Actions (login required)
View Item |