PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BPKAD PROVINSI SUMATERA BARAT MELALUI APLIKASI SIMDA BMD

Ayu, Fadhilla (2022) PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BPKAD PROVINSI SUMATERA BARAT MELALUI APLIKASI SIMDA BMD. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) COVER.pdf - Published Version Download (42kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (251kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Full) TA_FULL_AYU_FADHILLA_1900542086_KN2.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (987kB)

Abstract

Instansi Pemerintah merupakan penyelenggara pemerintahan dan pengguna anggaran negara yang wajib melakukan pengelolaan keuangan dalam mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan suatu perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Tata kelola pemerintahan merupakan salah satu cerminan dari kualitas pelayanan pemerintah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan barang milik daerah yang awalnya hanya administratif menjadi pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel dan transparan.Dengan adanya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penglolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan barang milik daerah menjadi sangat penting sebagai pedoman terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah seperti barang hibah/sumbangan dan sejenisnya sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta barang yang diperoleh kembali dari hasil investasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Barang Milik Daerah merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah juga merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah Pusat/Daerah maka pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara baik dan benar. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada dan diperoleh dari beban APBD atau perolehan lainnya yang sah yang dapat digunakan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat

Actions (login required)

View Item