KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMAPADANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 425/PDT.P/2019/PA.PDG DAN PENETAPANNOMOR: 249/PDT.P/2019/PA.PDG).”

Nanda, Achyar Rosadi (2022) KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMAPADANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 425/PDT.P/2019/PA.PDG DAN PENETAPANNOMOR: 249/PDT.P/2019/PA.PDG).”. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
COVER DAN ABSTARK.pdf - Published Version

Download (629kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I)
BAB I.pdf - Published Version

Download (812kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab AKhir/Penutup)
BAB VI, KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version

Download (428kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (569kB) | Preview
[img] Text (Tesis Full)
TESIS FULL TURNITIN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

“Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama PadangPasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010(Studi Kasus Penetapan Nomor: 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg dan Penetapan Nomor: 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg).” (Nanda Achyar Rosadi, BP:1820112002, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 110hlm, 2022) ABSTRAK Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengesahan uji materiil terhadap Undang-undang perkawinan dalam Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010 memutus memberikan hak perdata kepada anak di luar perkawinan sepanjang seorang anak terbukti memiliki ikatan darah dengan bapaknya melalui pengujian DNA atau alat bukti lain yang sah. MajelisUlamaIndonesia(MUI)mengeluarkan FatwaNomor11Tahun2012Tentang Anak Zinadanperlakuanterhadapnya, dan menyatakan tidakakan mencabut fatwanyaTentang Anak Zina,. Persoalannya bahwa dalamamar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagaimanadipahami olehhakimdi lingkungan PengadilanAgama,berlaku secaraumum,yakniterhadapanakluarnikah,tidakmempersoalkanapakah dia anak zina atauanakdaripernikahanyangdiakuioleh agama tetapitidak tercatat,atauyangdikenal dengan istilah nikah siri, hal ini menimbulan multi tafsir atau terjadinya disparitas misalnya dalam Putusan Nomor: 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg dan Putusan Nomor: 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg. Berdasarkan hal tersebut penulis dalampenelitiantesisinipenulisakanmengkaji: 1) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg dan Perkara Nomor: 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg?2) Bagaimana Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dalam Putusan Penetapan Nomor: 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg dan Nomor: 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg?Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yangmenggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Dari hasil penelitian diketahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Konsitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian Kedudukan Anak Luar Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/Puu-VIII/2010 adalah sah sebagai anak dari ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat buktilain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdatadengan keluarga ayahnya. Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pengadilan Agama, Mahkamah Konstitusi. The Status of Extranuptial Child Based on the Decree of Padang Religious Court After the Decree of the Indonesian Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010(Case Study on the Decree No. 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg, and the Decree No. 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg) (Nanda Achyar Rosadi, BP:1820112002, Study Program of Law, Graduate Program, Faculty of Law, Andalas University, 110 pp, 2022) ABSTRACT The Constitutional Court in the officialization of judicial review on the Marriage Act through Constitutional Court Decree No. 46/ PUU-VIII/2010 stipulated to grant civil rights to extranuptial child provided that a child is proven to have blood ties with the father by means of DNA testing or another item of legal evidence. The Indonesian Council of Ulama (MajelisUlamaIndonesia, MUI) issued Advice No. 11 of 2012 on Illegitimate Child and the treatment to them, and declared that it will not revoke its advice on illegitimate child. Problems arise as the Constitutional Court Decree No. 46/ PUU-VIII/2010 – as understood by judges in religious courts – applies in general: towards extranuptial child, be it a natural child or a child from an unregistered nuptial yet admitted by the religion (nikah siri). This issue leads to different interpretation of the Decree or in other words, disparity in the interpretation of the Decree, as proven in the decree of Padang Religious Court No. 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg and decree No. 249/Pdt.P/2019/PA.Pdg. Under the circumstances, the Writer of this thesis will study: (1) What are the considerations taken by the judges into reaching the decision in the aforementioned decrees? And (2) what is the the status of extranuptial child after the issuance of the Constitutional Court Decree No. 46/ PUU-VIII/2010 in relations to the aforementioned Padang Religious Court decrees? The writing of the thesis implemented normative legal research method that used normative case study towards legal behavioural products. The Research found out that the key consideration taken by the Constitutional Court justices in reaching the Decree 46/PUU-VIII/2010 is that a child relations to a father is not merely on the account of a wedlock, but also of an evidence of blood ties. Consequently, setting aside the nuptial procedures/administration, a child that is born must be provided with legal protection. Then the status of extranuptial child after the Constitutional Court Decree No. 46/ PUU-VIII/2010 is legitimate as the child of a father, provided that the status can be proven on the account of science and technology and/or on another item of legal evidence indicating the blood ties, and such legitimacy will include the civil relations to the father’s family. Keywords: Extranuptial Child, Religious Court, Constitutional Court.

Item Type: Thesis (Masters)
Primary Supervisor: Prof.Dr. Yaswirman,MA
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pengadilan Agama, Mahkamah Konstitusi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana (S2)
Depositing User: s2 ilmu hukum
Date Deposited: 03 Aug 2022 01:44
Last Modified: 03 Aug 2022 01:44
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/103963

Actions (login required)

View Item View Item