SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

ODI, SYAHPUTRA (2016) SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (TUGAS AKHIR) 201602121058th_sistem administrasi pajak penghasilan odi syahputr.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bergerak dibidang pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Dalam melakukan aktivitas ekonomi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu bentuk SKPD tidak terlepas dari sistem administrasi. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat berperan besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sistem administrasi pajak bisa untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya mengenai laporan keuangan SKPD. Peran sistem administrasi pajak sangat penting karena hasil dari analisis digunakan oleh berbagai pihak baik interen maupun eksteren SKPD dalam pengambilan keputusan sehingga kondisi keuangan perlu diketahui bagaimana sebenarnya, Khususnya dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21.

Actions (login required)

View Item