Angely, Marselyna (2022) PENGAWASAN PENGGUNAAN MOBIL DINAS DI KOTA PADANG PANJANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (110kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (329kB) | Preview |
|
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (159kB) | Preview |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Draft Version Restricted to Repository staff only Download (159kB) |
Abstract
ABSTRAK Kendaraan dinas merupakan kendaraan milik pemerintah daerah yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas. Kendaraan mobil dinas dilingkungan Pemerintahan Daerah diperuntukkan untuk menunjang dan menopang kinerja Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat meningkatakan efektivitas dan motivasi kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas di Kota Padang panjang ?, bagaimana sanksi administrasi bagi penyalahgunaan mobil dinas ?. Tujuan dari penyusunan ini yaitu untuk mengatahui pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas di Kota Padang Panjang. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripisi ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memberikan data tentang keadaan atau gejala-gejala tertentu. Sedangkan jenis data ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada skripsi ini yaitu wawancara dan studi dokumen. Dalam pengolahan dan analisa data, penulis melakukan dengan metode terstruktur dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Sekda adalah pengelola Barang Milik Daerah dan berkoordinasi dengan Bidang Pengelola Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang berwenang dalam hal pengawasan terhadap aset daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Aset Kota Padang Panjang ialah monitoring dan evaluasi (monev) kepada setiap instansi setiap 4 (empat) bulan sekali. Sanksi administrasi bagi penyalahgunaan mobil dinas, yaiu pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai berita acara penyerahan dinas kepada pengguna. Saran yang dapat berikan agar peraturan penggunaan kendaraan dinas agar lebih dijelaskan lagi dalam Peraturan Daerah dan komitmen dalam menerapkan sanksi serta pengawasan yang lebih diperketat. Kata Kunci: Pengawasan, Penggunaan Mobil Dinas
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 17 May 2022 02:11 |
Last Modified: | 17 May 2022 02:11 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/103701 |
Actions (login required)
View Item |