LEGALITAS PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID – 19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Budi, Sastera (2022) LEGALITAS PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID – 19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER pdf.pdf - Published Version Download (561kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (424kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (584kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir) Bab Akhir Budi.pdf - Published Version Download (387kB) | Preview
	Text (Full Tesis) Full Tesis Budi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

LEGALITAS PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID – 19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ( Budi Sastera BP : 2020112036, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 102 halaman, tahun 2022 ) ABSTRAK Penggunaan sarana teleconference di dalam persidangan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang mutlak baru. Sebelum adanya wabah Covid-19 ini, persidangan secara daring sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan perkara pidana secara elektronik yang dilaksanakan saat ini bukan lah semata mata merupakan suatu hal atau terobosan baru. Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tentu belum dapat digunakan sebagai solusi yang paling tepat untuk menghadapi masalah yang saat ini sedang berkembang karena peraturan tersebut masih terbatas bagi jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara. Di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Menkumham no. M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 Maret 2020. Akhirnya, pada tanggal 13 April 2020 secara ketiga lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung. Namun disaat sekarang (masa pandemi Covid 19) menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanaakan secara langsung namun dengan cara persidangan perkara pidana secara elektronik (online). Adapun yang dibahas yaitu : Bagaimanakah analisis yuridis legalitas persidangan daring di masa pandemi covid – 19 dalam perspektif hukum pidana. Bagaimanakah penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkara pidana di Indonesia di tinjau dari prinsip keadilan. Sifat penelitian bersifat deskriptif, dengan pendekatan masalah secara yuridis empiris, dimana mengunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan melakukan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan mengunakan teknik editing, kemudian dianalisis dengan mengunakan metode kualitatif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana secara Online) merupakan pelengkap atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah ada, pandemic covid 19 merupakan keadaan luar biasa yang bisa dikategorikan sebagai force mejeur, overmach ataupun Noetostand sehingga tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa persidangan daring sah berdasarkan asas hukum pidana yang ada. Persidangan online tidak dapat menghapuskan hak-hak terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana. Prinsip-prinsip fair trial pada persidangan. Kata Kunci : Legalitas Persidangan, E-Elektronik, Pandemi Covid - 19 LEGALITY OF ELECTRONIC TRIALS IN THE TIME THE COVID -19 PANDEMIC IN CRIMINAL LAW PERSPECTIVE ( Budi Sastera BP : 2020112036, Notary masters Program, Faculty of Law,Andalas university,101 pages, 2022 ) ABSTRACT The use of teleconference facilities in cours in indonesia is actually not an absolute new thing. Prior to the Covid -19 outbreak, online trials had been held, so that the current electronic trial of criminal cases is not merely a new thing or break throgh. The birth of PERMA Number 1 of 2019 Electronic Case Administration and Court Trial of Court Trial of course cannot be used as the most appropriate solution to deal With prolems that are currently developing beacase these regulations are still limited to types of civil cases,religious civil cases, military administration, and administrative procedures. State effort. On the other hand, the Ministry of law and Human Rights also issued a Circular Letter of the Minister of Law and Human Rights no. M.HH.PK.01.01.01-03 dated March 24,2020 .Finally,on April 13,2020, the three institutions are the supreme Court. However, at this time (the Covid-19 pandemic period) causes trials cannot be carried out directly but by way of trial of criminal cases electronically (online). As for What discussed, namely: Hao is the juridical anlysis of the legality of online trials during the COVID-19 pandemic in the perspective of criminal law. How is the application of procedural Law in online trials in criminal cases in indonesia in terms of the principle of justice. The nature of the research is descriptive, with an empirical juridical approach is descriptive, with an empirical juridical approach to problems, which uses two data sources, namely primary data and secondary data. Data collection techniques ued are document studies and semistructured interviews. The data obtained were processed using editing techningues, then analyzed using qualitative methods.supreme court regulation Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically (Perma Online Criminal Sesions) is a complement to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 Administration of Cases and trials in Courts Electronically, the COVID-19 pandemic is a extraordinary circumstances that can be cantegorized as force mejeur, overmach or noetostand so that it cannot be argued that online trials are legal based on existing criminal law principles. An Online trial cannot abolish the rights of the accusedin the Criminal Justice System. The principles of fair trial at trial. Keywords : Court Legality, E-Electronics , Covid-19 Pandemic

Actions (login required)

View Item