TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS STATUS ANAK YANG BERKEWARGANEGARAN GANDA DI INDONESIA

Rahmad Prima, Putra (2022) TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS STATUS ANAK YANG BERKEWARGANEGARAN GANDA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (111kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDHAULUAN) Bab I.pdf - Published Version Download (345kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV kesimpulan) Bab IV.pdf - Published Version Download (96kB) | Preview
Preview	Text (Daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (237kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, prinsip penting dalam negara hukum adalah memberikan perlindungan yang sama atau persamaan dalam hukum. Artinya salah satu tanggungjawab negara hukum yaitu memberikan perlindungan yang sama dalam hukum kepada warga negaranya dengan kata lain menghilangkan deskriminisasi. Pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, merupakan suatu solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan Hak Asasi Manusia khususnya pada anak yaitu perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaran ganda dan tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak anak yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggambarkan secara komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dan tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, pertama perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran adalah munculnya hak anak untuk memilih. Pengecualian adalah pemberian kewarganegaran ganda kepada anak- anak hingga usia 18 tahun berdasarkan Undang-Undang sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan. Kedua, salah satu tanggungjawab negara adalah memberikan anak berkewarganegaraan ganda sebagai pengecualian sebelum anak tersebut berusia 18 tahun sesuai dengan asas tanggungjawab mutlak, dengan memperhatikan asas dari perlindungan anak. Artinya, Indonesia memberikan yurisdiksi yang sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban anak sebagai warga negara Indonesia tanpa membedakan status kewarganegaraan anak berkewarganegaraan ganda dan anak berkewarganegaraan tunggal.

Actions (login required)

View Item