Muhammad, Raziv Nugraha (2022) PERAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU SUMATERA BARAT DALAM MENGADVOKASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TIGA MENTERI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN SEKOLAH. Masters thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
cover dan abstract.pdf - Published Version Download (404kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
bab 1.pdf - Published Version Download (587kB) | Preview |
|
|
Text (Bab Akhir)
babakhir.pdf - Published Version Download (367kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
dapus.pdf - Published Version Download (376kB) | Preview |
|
![]() |
Text (Skripsi Full Text)
Muhammad Raziv Nugraha_1810833009_Skripsi_PeranLembagaKerapatanAdatAlamMinangkabauSumateraBaratDalamMengadvokasiSuratKeputusanBersamaTigaMenteriTentangPenggunaanPakaianSeragamDanAtributDiLingkunganSekolah (1) (1)-dikonvers-1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah digugat oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ke Mahkamah Agung karena bertentangan adat dan budaya Minangkabau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis proses advokasi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah. Peneliti menggunakan konsep Topatimasang mengenai proses-proses advokasi yaitu, proses legislasi dan yurisdiksi, proses politik dan birokrasi, dan proses sosialisasi dan mobilisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembatalan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah adanya proses advokasi yang dilakukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat yaitu proses legislasi dan yurisdiksi yang menghasilkan pembuatan judical review, proses politik dan birokrasi yang disampaikan Guspardi Gaus, dan proses sosialisasi dan mobilisasi yang membuka rangkaian diskusi dengan organisasi masyarakat dan juga kebijakan tersebut melanggar Undang-Undang yang paling tinggi. Kata Kunci : Peran, Advokasi, Kebijakan
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JC Political theory |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
Depositing User: | s1 Ilmu politik |
Date Deposited: | 17 May 2022 02:43 |
Last Modified: | 17 May 2022 02:43 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/103406 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |