ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Fernando, Imanuel (2022) ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak (5).pdf - Published Version Download (331kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (574kB) | Preview
Preview	Text (bab Akhir/Kesimpulsn) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (287kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (4).pdf - Published Version Download (420kB) | Preview
	Text (Full Tesis) FULL TESIS FERNANDO IMANUEL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI (Fernando Imanuel, 2020112059, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 124 halaman, 2022) ABSTRAK Hakim dalam menjatuhkan putusan mempunyai kebebasan atau memiliki sifat independen.Meskipun memiliki kebebasan, dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan yang cukup untuk mendukung putusan yang dijatuhkannya. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021 Terdakwanya adalah seorang perempuan dan dalam perkara tersebut Hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa berkurang selama 6 (enam) tahun dibandingkan dengan Putusan terhadap terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pengurangan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap terdakwa perempuan patut untuk dikaji secara yuridis. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI? 2) Bagaimanakah penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yang mengurangi lamanya pidana dari Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PN Jkt.Pst menggunakan pertimbangan yuridis yang mengambil alih pertimbangan pada putusan tingkat pertama dan juga pertimbangan non yuridis. Selanjutnya dikaitkan dengan teori pemidanaan, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI sesuai dengan teori relatif atau teori tujuan. Berdasarkan uraian dalam tesis ini juga disimpulkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tidak selaras dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang menghendaki tidak ada diskriminasi. Kata kunci : putusan, penjatuhan pidana, perempuan berhadapan dengan hukum, tindak pidana korupsi JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT FOR WOMEN IN CORRUPTION CRIMINAL CASES: Case Study Decision of The DKI Jakarta High Court Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI (Fernando Imanuel, 2020112059, Master of Law, Faculty of Law Andalas University, 124 pages, 2022) ABSTRACT Judges in making decisions have freedom or have an independent nature. Even though they have freedom, in making decisions, they must be based on sufficient considerations to support the decisions they make. In Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021 the defendant is a woman and in that case the Judge handed down a sentence of imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp. 600,000,000 (six hundred million rupiah), with if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months. The length of the sentence imposed on the defendant was reduced by 6 (six) years compared to the decision at the Corruption Court at the Central Jakarta District Court which sentenced the Defendant to 10 (ten) years in prison and a fine of Rp. 600,000,000.- (six hundred million rupiah), provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 6 (six) months. The reduction in the length of the sentence imposed by the panel of judges at the DKI Jakarta High Court against female defendants deserves a juridical review.The formulation of the problem in this research is 1) What is the consideration of the Panel of Judges in imposing a sentence on a corruption case in the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI? 2) How is the sentence imposed in the DKI Jakarta High Court Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI in terms of PERMA Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Prosecuting Women in Facing the Law? This type of research is a normative legal research with a descriptive nature. Based on this research, it can be concluded that the consideration of the Panel of Judges in Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI which reduces the length of punishment from Decision Number 38/PID.SUS-TPK/2021/PN Jkt.Pst uses juridical considerations that take over consideration in first-level decisions as well as non-juridical considerations. Furthermore, it is associated with the theory of punishment, Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI is in accordance with the relative theory or the theory of objectives. Based on the description in this thesis, it is also concluded that Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI is not in line with PERMA Number 3 of 2017 and the Convention Regarding the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women who want no discrimination. Keyword : Judge decision, sentencing, women in facing the law, corruption crime

Actions (login required)

View Item