PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG BERDASARKAN PP NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI

WELLINA, FERIZA (2016) PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG BERDASARKAN PP NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (100kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1 (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (368kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB akhir (penutup dan kesimpulan).pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar pustaka.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview
	Text (Skripsi utuh (full text)) skripsi utuh.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan SPPA), memberikan kesempatan untuk terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan Restoratif yang diterapkan dalam suatu upaya Diversi, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum Anak terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang, kendala dalam pelaksanaan Diversi serta upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum Anak untuk mengatasinya. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengadakan wawancara semi terstruktur kepada Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang dengan beberapa alur tahapan yaitu penunjukkan Penuntut Umum, koordinasi, upaya Diversi, musyawarah Diversi, kesepakatan Diversi, pelaksanaan kesepakatan Diversi, pengawasan dan pelaporan kesepakatan Diversi, dan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Kendala yang ditemui Penuntut Umum adalah kesulitan dalam pemanggilan para pihak, belum tersedianya ruangan diversi, korban dan orang tua korban sulit memaafkan Anak pelaku tindak pidana, terjadinya perselisihan selama proses Diversi, tokoh masyarakat yang sulit diajak untuk kerjasama, serta persepsi negatif masyarakat terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah penuntut umum turun langsung untuk menjemput para pihak, penuntut umum sebagai fasilitator memberikan pengertian kepada para pihak, melakukan tindakan kaukus, keahlian untuk melakukan pendekatan secara psikologis. Dengan demikian, saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini sebagai berikut : diversi dalam perkara Anak sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga nantinya membantu menghilangkan stigma negatif terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan Anak dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, diperlukannya sarana dan prasarana untuk merealisasikan pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan, serta diperlukannya optimalisasi pembimbingan dari orang tua dalam tumbuh kembang pribadi Anak.

Actions (login required)

View Item