POLITISASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020

HAFIDZ, ILHAMDIAS (2022) POLITISASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (146kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (289kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (219kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Hafidz Ilhamdias_POLITISASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Politisasi ASN kerap menjadi sebuah issue yang terus muncul ketika Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan. Bahkan, politisasi ASN kerap kali dijadikan sebagai upaya strategi untuk merebut sebuah kekuasaan di pemerintah. Kota Solok sebagai sebuah daerah yang juga ikut menyelenggarakan Pilkada 2020 tidak bisa terlepas dari persoalan issue politisasi ASN yang dilakukan oleh Kepala Daerahnya. Hal ini diketahui dari pemberhentian seorang Kepala Dinas di Kota Solok sebelum Pilkada dilaksanakan, kemudian disusul dengan pencabutan Hak Pengguna Anggaran (PA) yang dilakukan oleh Kepala Daerahnya terhadap empat orang Kepala Dinas di Kota Solok, tepat dua bulan setelah pelaksanaan Pilkada 2020. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan seperti apa yang dilakukan Kepala Daerah di Kota Solok terhadap Kepala Dinasnya tersebut. Landasan teori yang digunakan berasal dari Barbara Geddes mengenai kepentingan politisi terhadap birokrasi yaitu, current survival, creation of loyal political machine, dan effective government. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menjukkan bahwa kepentingan Kepala Daerah Kota Solok terhadap pejabat ASN di Kota Solok adalah ingin melihat sejauh mana loyalitas pejabat kepadanya. Hal ini diketahui dari test case yang dilakukan oleh Kepala daerah berupa pencabutan hak PA sementara terhadap empat orang kepala dinasnya. Test case yang dilakukan melanggar Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Test case serupa juga pernah dilakukan ketika Kepala Daerah menjabat sebelumnya. Kata Kunci: Politisasi ASN, Pemilihan Kepala Daerah, Loyalitas

Actions (login required)

View Item