PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP USAHA PERTAMBANGAN MINERAL YANG TIDAK MELAKUKAN AKTIFITAS PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DEDE, KOMALA SARI (2016) PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP USAHA PERTAMBANGAN MINERAL YANG TIDAK MELAKUKAN AKTIFITAS PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (abstrak)
a. ABSTRAK SKRIPSI DEDE KOMALA SARI_1210112170.pdf - Published Version

Download (112kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I)
b. BAB I SKRIPSI DEDE KOMALA SARI_1210112170.pdf - Published Version

Download (182kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
d. DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI DEDE KOMALA SARI_1210112170.pdf - Published Version

Download (130kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab IV)
c. BAB IV SKRIPSI DEDE KOMALA SARI_1210112170.pdf - Published Version

Download (130kB) | Preview
[img] Text (Skripsi full)
e. SKRIPSI DEDE KOMALA SARI_1210112170.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Daerah di Indonesia kaya akan bahan tambang, salah satunya kabupaten Solok Selatan, banyak perusahaan tambang berdiri disana. Namun sejak awal tahun 2013 perusahaan tambang tersebut tidak lagi melakukan aktifitas pertambangan meskipun Izin Usaha Pertambangannya masih berlaku. Adapun yang ingin penulis lihat dalam penelitian ini, yaitu; 1) Bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah terhadap usaha pertambangan mineral yang tidak melakukan aktifitas pertambangan di Kabupaten Solok Selatan, 2) Apa yang Menyebabkan Pertambangan Mineral Di Kabupaten Solok Selatan Tidak Lagi Beroperasi / Melakukan Aktifitas Pertambangan, 3) Bagaimana tindak lanjut IUP perusahaan tambang yang tidak melakukan aktifitas pertambangan? Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis - sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pada awal 2013 Perusahaan tambang di Kabupaten Solok Selatan tidak ada lagi yang melakukan aktifitas pertambangan, sehingga pengawasan hanya dapat dilakukan secara administrasi, seperti berupa surat teguran, dan penangihan land rent dan penagihan kewajiban lainnya. 2) Penyebab perusahaan tambang mineral di Kabupaten Solok Selatan tidak lagi melakukan aktifitas pertambangan dikarenakan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, yang dilakukan menggunakan smelter. 3) Tindak lanjut IUP yang perusahaan tambangnya sudah tidak lagi melakukan aktifitas pertambangan yang seharusnya dapat dikembalikan kepada Pemerintah yang berwenang, namun di Kabupaten Solok Selatan tidak ada satupun IUP yang dikembalikan kepada Pemerintah yang berwenang. Kata Kunci : Pengawasan, Izin Usaha Pertambangan, dan Tidak lagi melakukan aktifitas.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 03 Jun 2016 06:53
Last Modified: 03 Jun 2016 06:53
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/10242

Actions (login required)

View Item View Item