Mira, Fatun (2016) PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR BERDASARKAN UNDANMG-UNDANMG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN OLEH POLDA RIAU DI KABUPATEN PELALALWAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Abstrak)
abstrak baru.pdf - Published Version Download (186kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (Penutup)
PENUTUP.pdf - Published Version Download (252kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (223kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
skripsi lengkap perpus.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pembalakan liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah dan yang terorganisasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Permasalahan yang diteliti adalah 1). Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh polda Riau di kabupaten pelalawan?, 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh polda Riau dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Pelalawan?, 3). Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh polda Riau terhadap penanggulangan tindak pidana pembalakan liar?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara,.. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh Polda Riau di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan 2 (dua) langkah,1. preventif yaitu melakukan sosialisasi, razia, dan bekerja sama dengan instansi pemerintah. 2 represif, yaitu melakukan observasi, rencana pelaksanaan penggrebekan, penyitaan dan pemeriksaan barang bukti, serta pemeriksaan saksi. Kendala yang dihadapi oleh Polda Riau dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar disini adalah kurangnya pengawasan, sarana dan prasarana, anggaran serta kurangnya kerjasama dengan pihak masyarakat dan instansi terkait, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala dalam penannggulangan tindak pidana pembalakan liar ini menambah sarana dan prasarana penunjang operasional,melakukan pengawasan, mengajukan permohonan untuk penambahan anggaran, serta meningkatkan koordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 03 Jun 2016 04:17 |
Last Modified: | 03 Jun 2016 04:17 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/10234 |
Actions (login required)
View Item |