AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM SENGKETA PERBANKAN

putri, welma (2022) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM SENGKETA PERBANKAN. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER & ABSTRAK WELMA PUTRI.pdf - Published Version Download (185kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I WELMA PUTRI.pdf - Published Version Download (116kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir/Kesimpulan) BAB IV WELMA PUTRI.pdf - Published Version Download (38kB) | Preview
Preview	Text (Daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA WELMA PUTRI.pdf - Published Version Download (48kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL WELMA PUTRI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM SENGKETA PERBANKAN Welma Putri, BP 1820112034, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 126 Halaman, Tahun 2021 Pembimbing Dr. Rembrandt, S.H.,M.Pd dan Dr. Yussy AdelinaMannas,S.H.,M.H ABSTRAK Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, Pasal 56 Ayat (2) memberikan peluang kepada para pihak yang tidak terima dengan hasil Putusan BPSK untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan.Seperti perkara yang ada di Pengadilan Negeri Padang, yaituNomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg para pihak yang kalah dalam Putusan BPSK mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Padang.Dari kedua perkara tersebut Majelis HakimPengadilan Negeri Padang mengeluarkan amar putusan yangmembatalkan Putusan BPSK.Adapun pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg?, 2) Bagaimana akibat hukum pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang terhadap para pihak yang bersengketa dalam Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg?,3) Bagaimana batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat?. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang membatalkan Putusan BPSK karena sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen merupakan sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan sehingga perkara tersebut bukan merupakan kewenangan BPSK melainkan kewenangan Pengadilan Negeri.2) Akibat hukum pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang terhadap para pihak yang bersengketa adalah Putusan BPSKmenjadi tidak dapat dilaksanakan karena para pihak yang bersengketa terikat terhadap putusan badan peradilan yang membatalkannya.3)Batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen lembaga perbankan khususnya terkait perjanjian kredit saat ini perlu diperjelas kembali karena terdapat perbedaan pendapat antara BPSK dan Mahkamah Agung terkait kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa perjanjian kredit. Maka dari pada itu,dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumenperlu adanya suatu aturan yang menegaskan mengenai batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Kata Kunci: Sengketa Konsumen, BPSK, Putusan Pengadilan LEGAL CONSEQUENCE OF CANCELLATION VERDICT OF CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY (BPSK) BY PADANG DISTRICT COURT IN A BANKING DISPUTE Welma Putri, BP 1820112034, Master of Law Program, Faculty of Law Andalas University, 126Pages, 2021 Advisor Dr. Rembrandt, S.H.,M.Pd and Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,M.H ABSTRACT According to Article 54 Section (3) of Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection, the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency (in Indonesia called BPSK) committee is final and binding, but Article 56 Section (2) allows parties who do not accept the results of the BPSK verdict to file an appeal with the District Court within 14 working days of receiving notification of the said Dispute Settlement Agency's decision. For example, cases number 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg and 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg at the Padang District Court. The losing parties in the BPSK case have filed an appeal to the Padang District Court.Based of the two cases, Panel of judges Padang District Court issued a decision which annulled BPSK verdict. The main problem in this study is 1) How to consider the cancellation of BPSK verdict by the Padang District Court in decisions number 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg and 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg?, 2) Howthe legal consequences of cancellation BPSK verdict by the Padang District Court to the disputing parties in the decision number 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg and 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg?, 3) How is the limits of BPSK verdict authority in resolving consumer disputes can provide legal certainty for the society?. This study using normative legal research method. The study result is showthat 1) The Padang District Court Judges cancelled BPSK verdict because the dispute between business actors and consumer was a related to default in banking credit agreement, so the case is not the authority of BPSK but the District Court. 2) The legal consequence of the cancellation BPSK verdict by the Padang District Court to the disputing parties is that BPSK verdict cannot be implemented because the disputing parties are bound by a judiciary decision that annuls it. 3)The limitations of BPSK authority in resolving consumer disputes with banking institutions, especially those related to credit agreements, currently need to be clarified again because there are differences of opinion between BPSK and the Supreme Court regarding BPSK authority in adjudicating credit agreement disputes.Therefore, in the Consumer Protection Law, it is necessary to establish a rule that confirms the limits of BPSK authority in resolving consumer disputes. Keywords: Consumer Dispute, BPSK, Court Judgments

Actions (login required)

View Item