NATASYA, PUTRI (2016) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEBAGAI ASSET DAERAH KOTA BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (abstrak)
abstract.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
BAB 1.pdf - Published Version Download (380kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 4)
BAB 4.pdf - Published Version Download (227kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (333kB) | Preview |
|
Text
tugas akhir full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Asset Daerah Kota Bukittinggi Natasya Putri, 1210111019, Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, PK IX Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016. 86 Halaman. ABSTRAK Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Pasal 33 (3) UUD 1945 menyatakan Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan untuk mewujudkannya ialah dengan melakukan pembangunan diberbagai bidang kehidupan seperti bidang kesehatan. Adapun wadah untuk melaksanakan pembangunan itu ialah Tanah, karena tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Tanah selain berfungsi ekonomis juga ternyata memiliki fungsi sosial sehingga kepentingan pribadi harus dikesampingkan. Tindakan untuk memperoleh tanah untuk pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah salah satunya dapat dilakukan melalui kebijakan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi adalah pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum dibidang kesehatan, yang mana rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Didalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ini ternyata terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan lambatnya pembangunan hingga sekarang, padahal direncanakan mulai realisasi pembangunannya awal Tahun 2016 ini. Adapun permasalahannya seperti tidak adanya akses jalan masuk menuju Rumah Sakit tersebut nantinya dan juga Pemerintah Kota Bukittinggi belum menyiapkan konsultan Manajemen Konstruksi (MK) serta Detail Engineering Design (DED) yang sesuai aturan. Namun, diharapkan dari Pemerintah Kota Bukittinggi segera menyelesaikan permasalahan yang melatarbelakangi lambatnya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ini segera selesai agar nantinya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ini dapat berdiri dan dapat memberikan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat dan juga nantinya merupakan asset daerah Kota Bukittinggi, dan dapat meningkatkan pendapatan Kota Bukittinggi.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | s1 ilmu hukum |
Date Deposited: | 02 Jun 2016 08:13 |
Last Modified: | 02 Jun 2016 08:13 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/10207 |
Actions (login required)
View Item |