PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PROSES PENGAMBILALIHAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG

Elsyania, Paramitha (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PROSES PENGAMBILALIHAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abstrak (1).pdf - Published Version Download (132kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (77kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (36kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (38kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Persaingan usaha dalam dunia perbankan membuat bank-bank untuk saling bersaing menawarkan berbagai produk dan jasanya. Pelayanan jasa bank melalui pemberian kredit kepada masyarakat merupaka salah satu upaya bank untuk dapat bertahan di dunia perbankan. Pengambilalihan kredit merupakan salah satu mekanisme pemberian kredit kepada masyarakat, hal ini merupakan salah satu bentuk persaingan yang terjadi antar bank dengan mengambilalih debitur dari bank lain untuk menjadi debitur di bank tersebut. Pengambilalihan kredit pada dasarnya diperkenankan selama bank-bank tersebut memperhatikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat serta aspek pelayanan kepada debiturnya.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam proses pengambilalihan kredit di BPD Sumbar Cabang Utama Padang serta apa hambatan yang dihadapi BPD Sumbar Cabang Utama Padang dalam proses pengambilalihan kredit tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis yang dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok harus disertai dengan perjanjian accesoir yaitu perjanjian pengikatan jaminan guna mengamankan kredit, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pengambilalihan kredit BPD Sumbar Cabang Utama Padang sebagai kreditur baru belum bisa mengikat jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) karena belum menerima sertifikat atas tanah, oleh karena itu untuk sementara kreditur melakukan pengikatan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hak Tanggungan sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum sementara bagi kreditur baru. Selain itu terdapat dokumen pendukung lainnya bagi BPD Sumbar Cabang Utama Padang yaitu surat roya, serta surat/tanda bukti pelunasan yang berfungsi sebagai penguat untuk pengambilalihan kredit. Hambatan yang dihadapi Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Padang adalah sertifikat hak atas tanah yang terlambat diberikan, keenganan pihak bank lama untuk melepas nasabahnya, dan pengambilan jaminan hanya pada hari-hari tertentu.

Actions (login required)

View Item