POLEMIK PERALIHAN ATAS TANAH DARI ULAYAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Proses Pembebasan Lahan Kantor Bupati Padang Pariaman Di Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)

Ratika, - (2022) POLEMIK PERALIHAN ATAS TANAH DARI ULAYAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Proses Pembebasan Lahan Kantor Bupati Padang Pariaman Di Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER + ABSTRAK.pdf - Published Version Download (139kB) | Preview
Preview	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (240kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR (Kesimpulan)) BAB AKHIR (Kesimpulan).pdf - Published Version Download (81kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (160kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) FULL TEXT SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peralihan status tanah nagari kepada Tanah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman segala beban penyelesaian administrasi pelepasan HAK di bebankan kepada anggaran negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Padang Pariaman. Pelepasan hak penggarap masyarakat yang menguasai sebagian Tanah Ulayat Nagari tersebut di proses oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk pencairan dana Siliah Jariah Garapan Penggarap Tanah Nagari tersebut Pada tahun 2011 Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Status lahan Ibukota Kabupaten (IKK) dan mendeskripsikan Peralihan Lahan Dari Masyarakat Kepada Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Max weber. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan metode kualitatif yang mana data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi dan pengumpulan data sekunder. Pemilihan informan dengan teknik Purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan Tanah 100 Ha yang diserahkan oleh Niniak Mamak dan penggarap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam persoalan ini belum ditemukan penyelesaiannya, sehingga masih terjadi perdebatan dan konflik antara Pemerintah Daerah, Penggarap dan Niniak Mamak terkait jumlah dan luas untuk melakukan validasi data sesuai dengan kesepakatan penyerahan diantara Pemerintah, Nagari (niniak mamak) dan Masyarakat penggarap.

Actions (login required)

View Item