Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus: Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat)

Fauza, Fauza (2022) Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus: Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (483kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (359kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (183kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (297kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEKS) Skripsi Upload-Fauza 1710831001-Akuntabilitas KPU Dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019 di Kabupaten Pasb.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Fauza. 1710831001. Skripsi S1. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. 2022. Judul Skripsi “Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi kasus: pemungutan suara ulang pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat. Dibimbing Oleh: Dr. Indah Adi Putri, S.IP, M.IP dan Mhd Fajri, S.IP, MA. Pada dasarnya menciptakan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara pemilu, diantaranya dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Pembentukan panitia penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pasaman Barat masih dipengaruhi oleh hal-hal tertentu dan berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2019 yang menyebabkan terjadinya kasus pemungutan suara ulang. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti berasumsi kasus pemungutan suara ulang yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum 2019 tidak hanya di sebabkan oleh KPPS yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pemilihan umum, akan tetapi pemicu terjadinya kasus tersebut disebabkan karena rendahnya pengawasan dalam proses pembentukan panitia penyelenggara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu serta mengidentifikasi dan menjelaskan dampak pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental dan menggunakan lima dimensi akuntabilitas Koppel dalam menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman Barat penerapan kelima dimensi akuntabilitas Koppel, hanya dimensi transparansi yang dapat diterapkan dengan semestinya. Hal ini dilihat dari rendahnya monitoring yang dilakukan terhadap pembentukan panitia penyelenggara pemilu berpengaruh terhadap kualitas dari KPPS sehingga berdampak pada terjadinya kasus pemungutan suara ulang pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat. Kata Kunci : Akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu, Pemungutan Suara Ulang

Actions (login required)

View Item