EKSEKUSI AKTA PERDAMAIAN PADA PERKARA PERDATA NOMOR 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

Cindi, Sandora (2022) EKSEKUSI AKTA PERDAMAIAN PADA PERKARA PERDATA NOMOR 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (111kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (270kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (95kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (228kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Akta perdamaian sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tertutup upaya banding maupun kasasi, karena hal tersebut melekatlah kekuatan eksekusi. Eksekusi baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan eksekusi akta perdamaian pada perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, kendala apa saja yang dihadapi pihak-pihak berperkara dalam pelaksanaan eksekusi akta perdamaian, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang data pokok diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan responden, yaitu Hakim Mediator, dan Jurusita Pengadilan Negeri Padang. Disamping itu juga dilakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg sudah terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang diatur oleh Undang-undang, akan tetapi salah satu isi yang termuat dalam akta perdamaian masih ditangguhkan pelaksanaannya hingga saat ini. Adapun kendala dalam pelaksanaan eksekusi ini adalah termohon eksekusi tidak kooperatif dan menunjukkan sikap menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi dengan cara pengerahan massa untuk melawan petugas eksekusi, pemohon eksekusi tidak mempunyai uang atau asset yang bisa dijual untuk membayar utang kepada termohon eksekusi, pemohon eksekusi meminta waktu untuk pelunasan utang. Kata Kunci: Akta Perdamaian, Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Eksekusi.

Actions (login required)

View Item