PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI : KASUS PERKARA NOMOR 941/PDT.G/2019/PA.BTM NOMOR 50/PDT.G/2020/PTA.PBR DAN NOMOR 424 K/AG/2021)

aulia rahmatika, Azka (2022) PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI : KASUS PERKARA NOMOR 941/PDT.G/2019/PA.BTM NOMOR 50/PDT.G/2020/PTA.PBR DAN NOMOR 424 K/AG/2021). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover Abstrak.pdf - Published Version Download (163kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I pdf.pdf - Published Version Download (609kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir/Penutup) Bab IV pdf.pdf - Published Version Download (225kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar pustaka(1).pdf - Published Version Download (156kB) | Preview
	Text (Tesis Full) Tesis full (5).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI : KASUS PERKARA NOMOR 941/PDT.G/2019/PA.BTM NOMOR 50/PDT.G/2020/PTA.PBR DAN NOMOR 424 K/AG/2021) Azka Aulia Rahmatika, 1920122009, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2022, 134 Halaman. ABSTRAK Perkawinan beda kewarganegaraan atau di sebut dengan perkawinan campuran merupakan fenomena di Indonesia akibat dari perkembangan zaman. Namun dalam kenyataannya, perkawinan campuran ini mempunyai resiko yang lebih besar terhadap timbulnya benturan yang pada akhirnya berujung perceraian. Pembagian harta bersama dalam perkawinan menjadi sengketa jika tidak ada kata sepakat dari para pihak. Untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian sebaiknya diadakan perjanjian perkawinan secara notariil. Pengadilan Agama Batam menerima perkara sengketa harta bersama dengan register Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm, yang berisi gugatan untuk membagi harta bersama secara a quo. Namun dalam hal gugatan tersebut terdapat adanya perjanjian perkawinan sebelum putusnya perceraian yang menyebabkan perjanjian perkawinan dikesampingkan. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm?, kedua bagaimana Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam perkara Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil kajian penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan yang diperoleh adalah harta bersama dibagi berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam membagi dua harta bersama tersebut dan terhadap putusan yaitu Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak terlalu memperhatikan peraturan seperti Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, hakim menganggap bahwa yang digugat harta bersama dan dilakukan di dalam ruang lingkup pengadilan agama. Pembagian harta bersama yang diajukan pada pengadilan agama dan telah diputuskan oleh pengadilan agama dan mendapatkan hasil akhir yaitu putusan pengadilan agama batam dibatalkan oleh pengadilan tinggi agama pekanbaru dan dikuatkan oleh putusan tingkat kasasi mahkamah agung dan menjadikan putusan tersebut inkracht, maka pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Kata kunci : Harta Bersama, Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan   DISTRIBUTION OF JOINT ASSETS DUE TO DIVORCE IN MIXED MARRIAGE (STUDY: CASE NUMBER 941/PDT.G/2019/PA.BTM NUMBER 50/PDT.G/2020/PTA.PBR AND NUMBER 424 K/AG/2021) Azka Aulia Rahmatika, 1920122009, Master of Notary Law Faculty of Andalas University, 2022, 134 pages. ABSTRACT Marriage of different nationalities or known as mixed marriage is a phenomenon in Indonesia as a result of the times. But in reality, this mixed marriage has a greater risk of clashes that will eventually lead to divorce. The division of joint property in marriage becomes a dispute if there is no agreement from the parties. To prevent disputes in the future regarding the distribution of joint assets after a divorce, a notarial marriage agreement should be held. The Batam Religious Court received a joint property dispute case with register Number: 941/Pdt.G/2019/PA.Btm, which contains a lawsuit to divide joint assets a quo. However, in the case of the lawsuit there is a marriage agreement before the divorce which causes the marriage agreement to be set aside. In this study, there are two problem formulations, namely, how are the legal considerations of the panel of judges in the distribution of joint property due to divorce in mixed marriages at the Batam Religious Court Number: 941/Pdt.G/2019/PA.Btm?, secondly how is the distribution of joint assets due to divorce in mixed marriages at the Batam Religious Court case Number: 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. This type of research is normative law. The results of this research study indicate that the consideration obtained is that joint property is divided based on Article 97 of the Compilation of Islamic Law dividing the two joint assets and the decision that the panel of judges in deciding the case did not pay too much attention to regulations such as the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, the judge considers that what is being sued is joint property and is carried out within the scope of the religious court. The distribution of joint property submitted to the religious court and has been decided by the religious court and the final result is the decision of the Batam religious court annulled by the Pekanbaru Religious High Court and confirmed by the decision of the Supreme Court cassation level and making the decision inkracht, then the distribution of joint assets is carried out in accordance with the marriage agreement that has been made. Keywords : Joint Assets, Mixed Marriage, Marriage Agreement

Actions (login required)

View Item