TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DALAM PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR) PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk CABANG PEKANBARU

RINI, ANGGRAINI (2015) TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DALAM PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR) PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk CABANG PEKANBARU. Masters thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Fulltext) 201511020921nd_tesis-1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (568kB)

Abstract

Besarnya kebutuhan masyarakat akan rumah membuat peluang bagi developer untuk menyediakan rumah dengan harga terjangkau bagi masyarakat dan telah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Salah satu developer itu adalah PT Indah Harisanda yang membuat perumahan Selecta Mas. Bagi konsumen yang membeli rumah secara kredit maka pada saat akad kredit akan menandatangani perjanjian kredit. Dimana dalam perjanjian kredit itu tertuang kewajiban dari developer yaitu melakukan proses pemecahan sertifikat dan balik nama sertifikat keatas nama konsumen, walaupun proses pemecahan sertifikat itu nantinya diserahkan kepada notaris. Setelah konsumen melakukan pembayaran setiap bulannya sampai dengan hutang konsumen lunas kepada bank ternyata sertifikat atas nama konsumen belum juga selesai diproses dengan berbagai alasan. Tentu saja hal itu merugikan konsumen akibat developer yang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian kredit yang ditandatangani oleh para pihak. Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah tanggung jawab developer dalam perjanjian kredit perumahan rakyat (KPR) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Studi pada PT Indah Harisanda) telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku? Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau pendekatan yang dilakukan/digunakan untuk menjadi acuan dalam melihat permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku didalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa developer tidak dapat melaksanakan sebagian kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kepada Notaris guna proses pemecahan dan balik nama sertifikat dan hal itu tentu saja tidak sesuai dengan isi dari perjanjian kredit dan sangat merugikan konsumen. Bagi konsumen yang dirugikan oleh produsen maka pemerintah telah melindungi hak-hak konsumen yang telah diatur dalam undang-undang perlindung konsumen UU nomor 8 th 1999. Dalam Undang-undang tersebut terdapat sangsi-sangsi bagi produsen yang telah melakukan wanprestasi dan konsumen dapat menuntut hak mereka dengan bentuk perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam kasus ini konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum prepentif dimana perlindungan ini diperoleh konsumen sebelum adanya sengketa atau perselisihan atau bentuk perlindungan diluar pengadilan. Bentuk perlindungan ini didapat konsumen karena bank sudah melindungi hak-hak konsumen dengan cara menahan dana developer sebagai dana talangan guna proses pemecahan dan balik nama sertifikat keatas nama konsumen. Sehingga pada saat kasus ini terjadi bank menggunakan dana talangan tersebut untuk melakukan proses pemecahan dan balik nama sertifikat atas nama konsumen.

Actions (login required)

View Item