PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PAPUA

Elicas, Weby (2022) PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PAPUA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (128kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (324kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (96kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (172kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,hal ini dari pemberian kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kab/Kota. Pembagian kewenangan urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya di bagi dalam tiga kategori,yakni pembagian kewenangan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kab/kota. Pertama, Bagaimana kewenangan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi khusus. Pembagian kewenangan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi khusus papua.Kedua, apa saja kendala dalam pelaksanaan pembagian urusan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah papua?. Ketiga , Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Metode Penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan, pertama dalam menjalankan tugas pembantuan dan fungsi Otonomi Khusus merupakan mengambil kebijakan segala urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi khusus Papua Nomor 21 Tahun 2021. Kedua, kendala yang dihadapi bagi Provinsi Papua, meskipun hingga kini sudah berjalan selama 20tahun otonomi khusus Papua,ternyata penyelenggaraan pemerintahan belum maksimalkan oleh penyelenggara dikarenakan kurangnya pengawasan dan dukungan oleh pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota. Hal ini terlihat karena belum mampu mensejahterakan rakyat Papua. Bahwa dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat dan martabat,memberi otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat adanya orang Asli Papua meminta merdeka atau Negara sendiri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Pemerintah Pusat mengambil kebijakan,memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, tetapi berjalannya otonomi khusus Papua selama 20 Tahun tetapi tidak ada perubahan dalam menjalankan fungsinya oleh pemerintah Provinsi Papua . Ketiga, solusi atas kendala tersebut, karena kurangnya memberikan perlindungan suatu aturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada penyelenggara anggaran terlebih khusus bidang pendidikan di wilayah Provinsi Papua. Karena hak dasar orang Asli Papua,baik dalam bidang pendidikan,merupakan salah satunya hal yang paling terpenting demi kemajuan dan kesejahteraan Papua maka perlu memberikan kepastian hukum;untuk melindungi dan mengawasi dalam pelaksanaan dana otonomi khusus Papua.Untuk menemukan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item