PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH ALAM MINANGKABAU OLEH DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

FAJERIAL, FERDINAL SAPUTRO (2015) PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH ALAM MINANGKABAU OLEH DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 201510131511th_fajerial ferdinal saputro.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (542kB)

Abstract

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal minimal pada jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu pendidikan dasar sudah pasti dan mutlak dilaksanakan. Kegagalan sistem pendidikan di Indonesia merangsang tumbuhnya sekolah inovatif yang diyakini memiliki mutu pendidikan lebih baik dari pendidikan biasa. Di Kota Padang Sekolah Alam Minangkabau sudah berdiri sejak tahun 2006. Pendirian sekolah alam yang dalam hal ini termasuk kedalam sekolah swasta segala kebutuhan pendidikan sekolah itu ditanggung yayasan. Penelitian ini membahas pemberian izin pendirian sekolah alam oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana proses pemberian izin sekolah alam di Kota Padang. 2. Bagaimana pengawasan pemerintah Kota Padang terhadap operasional sekolah alam di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, studi dokumen dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bentuk pelaksanaan pelayanan pemberian izin operasional sekolah yang di lakukan di dinas pendidikan, masih terlalu rumit dan tidak ada pedoman yang jelas. Hal ini disebabkan juga karena tidak adanya standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Dalam hal pengawasan terhadap sekolah alam, pengawas Dinas Pendidikan Kota Padang dalam hal ini yaitu UPTD Kecamatan Padang Utara melalukan pengawasan 2 kali dalam satu bulan. Adapun dari hasil penelitian tersebut penulis menyarankan Perlu adanya peraturan yang pasti sebagai standar operasional prosedur bagi sekolah alam untuk melakukan proses perizinan, agar tidak terjadi proses yang berbelit-belit dan kebingunan dalam pengurusan izin. Kemudian dalam hal pengawasan sebaiknya dibentuk koordinasi yang baik antara pihak yayasan dan Dinas Pendidikan dan instansi yang terkait untuk melakukan pengawasan yang terdiri dari tim-tim ke lokasi yang telah ditentukan khususnya tentang operasional sekolah alam.

Actions (login required)

View Item