Kuntum, Chaira Annisaa (2016) PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Abstrak)
abstrak wm.pdf - Published Version Download (31kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
BAB I wm.pdf - Published Version Download (94kB) | Preview |
|
|
Text (Bab Akhir)
BAB IV wm.pdf - Published Version Download (36kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA wm.pdf - Published Version Download (33kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full text)
tugas akhir ilmiah utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (819kB) |
Abstract
Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana Dan Anak didik Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana juga menyangkut Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar dan pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana berhak untuk mendapatkan remisi, termasuk narapidana kasus korupsi. Penelitian yang dilakukan adalah Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, Apakah kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, dan Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam melaksanakan pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan mengunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pelaksanaan di lapangan. Adapun jenis data yang digunakan Primer, sekunder dan data tersier dengan pendekatan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang berbeda jauh dengan pemberian remisi terhadap narapidana lainnya, dilihat dari hanya beberapa narapidana korupsi yang mendapatkan remisi. Sedangkan Kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi ini adalah sulitnya mendapatkan surat keterangan sebagai justice colaborator dari jaksa penuntut umum, besarnya uang pengganti denda yang harus dibayarkan oleh narapidana dan adanya keterlambatan putusan dalam hal penyampaian atau pengiriman berkas petikan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan dari pihak pengadilan maupun kejaksaan. Dan upaya yang dilakukakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi dalam forum antara para penegak hukum dari Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol), dan melakukan pembinaan yang lebih optimal di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | s1 ilmu hukum |
Date Deposited: | 01 Jun 2016 04:20 |
Last Modified: | 01 Jun 2016 04:20 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/10034 |
Actions (login required)
View Item |