PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUKO DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Monica, Ana Rizky (2022) PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUKO DI KABUPATEN SIJUNJUNG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak(3).pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab 1.pdf - Published Version Download (594kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (222kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (354kB) | Preview
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (20MB)

Abstract

Izin Mendirikan Bangunan Ruko merupakan suatu persetujuan dari pihak yang bewenang untuk mendirikan sebuah bangunan dalam bentuk ruko (rumah toko). Daerah Sumatera Barat khususnya Kabupaten Sijunjung masih banyak terdapat ruko yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, salah satunya tidak sesuai dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang bangunan dan gedung, seperti adanya pelanggaran saat pembangunan ataupun saat pengajuan prosedur perizinan mendirikan ruko. Pada umumnya masyarakat mengurus Izin Mendirikan Bangunan Ruko ini karena dapat menjadi dokumen penunjang saat akan melakukan pengkreditan di Bank. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur izin mendirikan bangunan ruko di Kabupaten Sijunjung dan bagaimana upaya pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan ruko di Kabupaten Sijunjung, serta apa tindak lanjut dari bangunan ruko yang melanggar ketentuan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu menganalisis permasalahan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku tentang Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Ruko Di Kabupaten Sijunjung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumen. Penelitian dilakukan dengan Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Ruko Di Kabupaten Sijunjung dilakukan oleh DPMPTSP untuk pengajuan Prosedur dan ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR dalam bentuk pengawasan serta pemeriksaan dengan cara mendatangi bangunan ruko, memeriksa kelengkapan IMB, memberi pengarahan serta sanksi administrasi berupa tegusan lisan/ tulisan. Serta upaya yang dilakukan yaitu dalam bentuk pemberian sosialisasi serta pengawasan secara terintegrasi dengan unit kerja perangkat daerah. Kata Kunci : Penegakan Hukum Administrasi, Pelanggaran Izin, Izin Mendirikan Bangunan Ruko

Actions (login required)

View Item